The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Intelijen bekerja dengan fungsi yang efektif dari lembaga intelijen yang berwujud kemampuan lembaga intelijen mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menghalangi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, atau disebut juga dengan pendadakan strategis, melalui penyiagaan dini (

"Satgas SIRI harus mampu memanfaatkan perangkat teknologi Intelijen pencitraan, Intelijen geospasial, dan Intelijen sinyal yang dibutuhkan untuk mendukung pencarian informasi dan info. Pemanfaatan teknologi intelijen saat ini perlu lebih dioptimalkan," ujar Reda.

Details sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi facts).

Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip a thousand go over, artinya personel intelijen tersebut memiliki one thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".

Sebagai pengambil kebijakan pada degree daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Para reformator menyadari apa yang terjadi dalam gereja, hati nurani mereka tidak bisa melihatnya begitu saja bagaimana hidup umat Tuhan yang jauh dari firman Tuhan.

Along with the LPNKs, other establishments are fashioned by Legal guidelines and Presidential Polices as impartial bodies. Theoretically, the difference between these unbiased bodies and LPNK is The actual fact that they are coordinated beneath a selected ministry and straight report to the President, Despite the fact that this will not necessarily be the situation in follow. This kind of physique could possibly be founded through the promulgation of a certain law (e.g., the Nationwide Narcotic Company was formed by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. 17 of 2002) or fashioned as Element of Legislation to guidance the fundamental policy (e.

Condition Administrative: This court docket is founded by advantage of Law No. 8 of 1986 on Point out Administrative Courtroom, as lastly amended by Law No. 51 of 2009. It's the forum to obstacle community administrative decree, which happens to be described as a penned conclusion issued by a system or official of general public administration, which consists of an act of general public administration based on the prevailing legal guidelines and regulations, which is concrete (or specified), person, and remaining, which delivers lawful implications to an individual or a civil lawful entity.

(Strategic Intelligence Agency, BAIS) and constructed a world network by controlling protection attaches in Indonesia’s Embassies. With massive spending budget support and a powerful network at home and overseas, BAIS at some point turned the intelligence company that stood out and outperformed other companies.[23]

Dutch Period In 1512, the Portuguese established its trade connection in Indonesia. They launched Roman Catholicism, remaining couple of vocabularies that remain from the nationwide language “Bahasa Indonesia” and native dialects spoken in the chain of Spice Islands of Maluku, and these especially had political and cultural significance in East Timor or Timor Leste, which was Component of Indonesia from 1976 to 1999. Still it's the Dutch who proven the Roman-Dutch civil legislation legal program to facilitate its trade and political-financial interest. This period of 350 years comprises of a period of exclusive trade by an organization having a maritime energy- the Dutch East India Company or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) starting in 1596, in addition to a duration of official colonization with the Dutch commencing in early 1800. Within the latter interval, Indonesia was referred to as the Netherlands East Indies. It should be famous however, which the Dutch did not dominate The entire archipelago concurrently, but slowly and gradually. The longest existence of three in addition to a 50 percent century was in Jawa Island. Aceh, Then again, is Amongst the shortest. Resistance from area kingdoms and communities were being the strongest issue. The British ruled for a short interval from 1811-1816 but did not make sizeable improvements to the present legal technique for this objective. Struggling with the diversities of Indonesians, the Dutch popularized the use of Malay language all over Indonesia. This language later developed into “Bahasa Indonesia”. Roman script was made use of as official producing method. The Dutch did not contend with or govern the Indonesians immediately, but in the aristocrats and the oriental settlers. Accordingly, inhabitants was divided into a few classes: the Europeans to whom codified civil law was applicable, the international Orientals to whom part of civil regulation procedure controlled, as well as indigenous to which Adat regulation and Islamic legislation principles used.

Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.

Kultur intelijen yang klik disini tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.